KARAWANG |SUARAKARAWANG.COM |Sebagai bentuk pengalihan dari subsidi bahan bakar minyak (BBM), pemerintah akhirnya mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) tambahan dengan bentuk Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) kepada warga masyarakat yang tidak mampu.
Pembagian BLT BBM diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp.150 ribu, jadi totalnya Rp. 600 ribu, dan diberikan dua kali.
Menyoroti kenaikan harga BBM dan pentingnya bantuan langsung tunai sebagai reformasi alokasi subsidi BMM, Koordinator Bidang Sosial Ikatan Wartawan Oneline (IWO) Indonesia Kabupaten Karawang, Darmawan mengharapkan bantuan sosial (Bansos) pengganti subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat tak mampu dapat terdistribusi merata dan tepat sasaran.
Sementara ,ungkap Darmawan, yang terjadi dilapangan justru penerima subsidi BBM banyak diterima oleh kelompok warga masyarakat mampu, sehingga subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran.
“banyak warga yang mampu dan mapan ternyata dia yang menerima bantuan dan warga yang sudah mendapatkan bantuan itu mendapatkan bantuan lagi,sementara masih banyak warga yang bener-benar tidak mampu dan layak menerima bantuan justru tidak menerima, tentu ini mengherankan,” ujar Darmawan kepada suarakarawang.com, Rabu (14/9/2022).
“apakah ini ada kesalahan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ?,”imbuhnya lagi.
Oleh karena itu, Ia menegaskan ,perlu adanya perbaikan dan perbaruan data penerima subsidi BBM oleh pemerintah. Dalam hal ini operator DTKS yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pendataan harus jeli dan berkoordinasi dengan aparatur desa setempat, untuk memastikan data bantuan tepat sasaran.
“Contoh di Kecamatan Karawang Timur ,masih banyak warga masyarakat yang benar- benar mapan menerima bantuan itu, disisi lain, yang tidak mampu tidak menerima, ini harus ada penjelasannya dari pemerintah desa/kelurahan ,kenapa ketika ada bantuan dari pemerintah masyarakat miskin tidak menerima, apa yang harus dilakukan agar mereka bisa menerima bantuan tersebut,” kata Darmawan.
Terakhir diterangkannya, IWO Indonesia akan secepatnya mengirimkan surat untuk melakukan audiensi bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karawang , untuk mencari solusi terkait DTKS yang masih belum akurat dalam penerimaan bantuan.
“Insya Allah dalam waktu dekat kita akan layangkan surat ke Dinsos Karawang sejauh mana pemerintah dalam menyikapi ketidakberesan dalam perihal bantuan sosial ke masyarakat,” pungkasnya. (Nina)
