KARAWANG | SUARAKARAWANG.COM | Ramai-ramai soal pembangunan ruang rapat dan ruang fitnes KONI Karawang tanpa SPK.
Mendapat sorotan dari Jaringan Masyarakat Madani (JMM).
JMM menyesalkan KONI Karawang yang didalamnya dipenuhi oleh para pengurus yang nota bene adalah orang-orang penting di Kabupaten Karawang.
JMM menyayangkan, bagaimana bisa, para pengurus KONI diam saja, melihat adanya pembangunan yang dibangun dengan menyalahi aturan.
Ketua Jaringan Masyarakat Madani, Didi Suheri., M.Sos mengungkapkan, hal tersebut seharusnya tidak terjadi dalam pengerjaan proyek manapun, apalagi pembangunan yang menggunakan APBD. Diketahui, KONI Karawang setiap tahunnya mendapatkan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mencapai hingga miliaran rupiah.
“Sangat disayangkan apa yang terjadi di KONI Karawang, padahal orang-orang di KONI juga bukan sembarang orang, tapi memiliki jabatan prestisius salah satunya ada dari unsur anggota DPRD,” kata Didi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (8/5/2024)
Menurut Didi, hal sembrono tersebut tidak harus terjadi, jika adanya unsur pengawasan dari berbagai pihak.
“Hal seperti ini harusnya tidak terjadi, kalau saja ada pengawasan salah satunya dari internal KONI sendiri, mereka saya kira sudah paham betul terkait prosedurnya tapi mungkin karena diduga ada “faktor X ” akhirnya mereka lebih memilih diam,” ujarnya.
Dosen Satyagama Jakarta ini juga menambahkan kejadian ini akan menjadi preseden buruk bagi pembangunan di Kabupaten Karawang, khususnya diera kepemimpinan Bupati Aep Syaepuloh.
“Jangan sampai karena kesembronoan seperti itu berampak buruk bagi citra kepemimpinan Bupati Aep Syaepuloh, yang selama ini sudah memimpin Karawang dengan baik,” ungkap Didi lagi.
“JMM juga berharap, Bupati Aep mau sidak atau turun langsung. Dan mengevaluasi kepengurusan KONI hari ini,” pungkasnya. (Red)
