ONEDIGINEWS.COM – Surat Keputusan (SK) DPP KNPI Nomor: Kep.008 /DPP-KNPI/XIII/2022 tentang perpanjangan kepengurusan Caretaker DPD KNPI Jabar dikeluarkan sejak 27 Agustus 2022, ditandatangani oleh Ketua Umum KNPI Bung Muhammad Ryano Panjaitan dan Sekjend Bung Almanzo Bonara.
Usai disahkannya perpanjangan kepengurusan, DPP KNPI memberikan tugas dan amanat kepada Caretaker DPD Jabar untuk segera dilaksanakan. Yakni, melakukan rekonsiliasi dengan kepengurusan DPD KNPI versi lain yang ada di Jawa Barat.
Serta menyusun langkah-langkah konkrit dalam upaya melaksanakan tugas serta amanat dari DPP KNPI terkait keberlangsungan KNPI Jawa Barat ke depan.
Tujuan rekonsiliasi terhadap versi kepengurusan DPD KNPI Jabar yang lain, agar KNPI mulai dari tingkat pusat hingga daerah bersatu dan solid dibawah legalitas kepengurusan yang sah.
Diketahui, sejak terpilih dan dilantiknya Muhammad Ryano Panjaitan sebagai Ketua Umum KNPI, pada Juli 2022. Kepengurusan DPP KNPI ini telah sah di mata hukum dengan terbitnya SK Menkumham dan HAKI. Artinya, negara sudah siap bersinergi strategis dengan DPP KNPI.
Usai dilantik pada waktu itu, Ryano juga menegaskan sudah tidak ada lagi dalam kubu KNPI, menurutnya semua telah bersatu di sini. Semangat penyatuan dengan tagline KNPI SATU, INDONESIA MAJU dengan semangat Speed, Smart, Solid selalu di gaungkan di seluruh pelosok negeri, agar segera terwujudnya penyatuan.
Untuk merealisasikan tugas DPP terkait penyatuan KNPI di Jawa Barat, Caretaker DPD KNPI Jabar menggelar rapat pengurus perdana di Kota Bandung, Selasa (13/9/2022) malam.
Salah satu poin yang disepakati dalam rapat, pertama; untuk merealisasikan penyatuan KNPI hingga tingkat daerah, Caretaker DPD KNPI Jabar yang dikomandoi Hendra Guntara memutuskan memberikan tugas kepada sekretaris Careteker Bung Farda Sanberra untuk melakukan komunikasi dalam upaya rekonsiliasi.
“Hasil rapat hari ini, rapat caretaker (DPD KNPI Jabar) perdana setelah surat perpanjangan caretaker turun. Pertama kita mengupayakan rekonsiliasi dengan KNPI Jawa Barat versi yang lain, bagaimana kita bisa menjadikan KNPI satu di Jawa Barat,” ujar Sekretaris Caretaker DPD KNPI Jabar, Farda Sanberra.
Caretaker DPD KNPI Jabar menargetkan dalam waktu dua minggu upaya membangun rekonsiliasi dan konsolidasi terhadap kepengurusan DPD KNPI versi yang lain di Jabar bisa terselesaikan.
Pada intinya, kata Farda, rekonsiliasi ini menjadi prioritas utama, karena tentu penyatuan ini menjadi harapan bersama. Tahapan rekonsiliasi akan kita rumuskan bersama dengan harapan KNPI versi yang lain bisa duduk bersama mencari formulasi penyatuan, ungkapnya.
“Karena harapan kita KNPI bisa satu di Jawa Barat,” tuturnya.
Caretaker DPD KNPI Jabar sesuai amanah DPP, mengharapkan pihak lain bisa dengan tangan terbuka mencari cara bersama-sama, demi kesolidan dan penyatuan KNPI kedepan yang solid, dan memiliki legalitas yang sah, imbuhnya.
Upaya rekonsiliasi, lanjut Farda, tahapannya dengan duduk bersama melalui mekanisme organisasi yang tentu akan dikonsultasikan ke DPP KNPI.
Namun, bila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak juga menemukan titik penyatuan, maka tugas berikutnya dengan terpaksa, Careteker harus menggelar musda.
Mengingat masa jabatan pengurus Caretaker DPD KNPI Jabar akan berakhir pada November 2022. Untuk itu, DPP KNPI melalui Surat pengesahan perpanjangan menginginkan Caretaker bisa segera melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan amanah dengan segera.
“Dan apabila upaya rekonsiliasi ini tidak bisa di lakukan dan atau tidak menemukan titik temu, seperti amanat DPP, kita akan menggelar Musda, tentu ini pilihan terakhir,” ungkapnya.
“Tapi bila ini terjadi, tentu banyak pihak yang akan dirugikan, maka dari itu kami sangat berharap betul, kita semua bisa menurunkan ego, demi kemaslahatan pemuda bersatu di Jawa Barat,”
Farda juga menyampaikan apa yang ditegaskan oleh ketua Caretaker Hegun-sapaan akrab Hendra Guntara-dalam rapat tadi, “agar betul betul serius mengupayakan rekonsiliasi, karena ini jalan ikhtiar terakhir untuk penyatuan,” ujar Farda.
Setelah itu, lanjut Farda, agenda konsolidasi DPD kota dan kabupaten juga akan dijalankan, sebagai bagian dari tugas yang diamanahkan DPP ke Caretaker DPD KNPI Jabar.
“Karena itu bagian dari tugas yang tercantum dalam SK yang kami terima, semuanya bertarget waktu, agar semua segera tuntas, dan tentu tidak ada lagi versi versi di KNPI Jawa Barat hingga Daerah,” pungkasnya. (Cuy)
