Ini Yang Dibahas Dalam Rapat Minggon Kelurahan Karawang Kulon

KARAWANG | SUARAKARAWANG.COM | Hasil dari kegiatan Minggon hari ini terkait masalah Miskin ekstrim data akan di laporkan ke kecamatan-kecamatan dan surat harus di sampaikan ke bappeda setelah di verbal, kegiatan Minggon bertempat di aula kelurahaan Karawang kulon, Rabu (1/2/2023).

Data verbal ternyata disitu ada yang pindah ada juga yang meninggal, kemudian Ada yang mampu, Sudah saya cek rincian nya Ada 17 yang pindah, 10 orang yang meninggalnya, 11 orang yang mampunya, layak dan tidak ada 941 orang jadi semua nya 979 orang.

Saefudin sebagai lurah Karawang kulon menyampaikan untuk data miskin ekstrim kita juga tidak tahu arahnya kemana, yang jelas kita menggantikan data yang dulu aja,mungkin ada masyarakat yang belum terdata jadi kita belum berani menyampaikan terkait tindak lanjut dari data miskin ekstrim.

“kami akan mencoba penghapusan karena ada suratnya juga ini data program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim jadi akan di coba bagaimana menghapus data apakah tindak lanjuti dengan bantuan atau apa kita belum tahu karena belum ada fungsi dari atas informasi yang berkaitan dengan data miskin ekstrim ini.”Ucap Saefudin lurah Karawang kulon

Lanjutan terkait hal penculikan Saefudin menyampaikan Alhamdulillah sepertinya di karawang kulon tidak ada kejadian masalah penculikan anak, bahkan kemarin terjadi pelecehan seksual di wilayah tanjung mekar, makanya kita coba menginformasikan apabila mendengar berita-berita tentang penculikan Itu Hoax.

“kami kemarin sudah di jelaskan dari unsur kapolsek di kecamatan itu beritanya juga sudah 2tahun yang lalu, kita hanya mengantisipasi mengarah kepada anak-anak, Kami akan menghubungi pihak-pihak sekolah mulai dari SD kemudian komite.” Kata Saefudin

Harapan kami Buat masyarakat Karawang kulon terus Berhati-hati kewaspadaan juga agar tidak ada kejadian seperti masalah penculikan apapun, dan segera mendata ketika mendapatkan orang yang tidak mampu kita ada puskesmas pusat-pusat sosial yang di inginkan kalau misalkan terkait jaminan kesehatan, atau bansos minimal datanya sudah harus masuk ke DPKS, jangan dapat bantuan tapi datanya tidak ada, soal yang menentukan itu kemensos menjadi keputusan orang-orang di atas. (Andyka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *